Sebanyak 37 pejabat eselon III di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dilantik Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, H. Fadjar Panjaitan belum lama ini di Aula lantai 22 Balaikota dan dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov. DKI Jakarta seperti Kepala BKD, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, H. Taufik Yudi Mulyanto, dan anggota DPRD DKI Jakarta .
Menurut H. Fadjar Panjaitan, pelantikan ini sebagai tuntutan dan kebutuhan dari perkembangan organisasi yang dinamis. Sekaligus sebagai wujud penghargaan terhadap kinerja dan prestasi aparatur yang telah diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta.
Pejabat eselon III yang dilantik setingkat sekretaris dinas, kepala bidang dinas, kepala bagian biro dan kepala unit pelaksana teknis (UPT) pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seperti, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Dinas Pendidikan, Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, Biro Organisasi Tata Laksana, serta Biro Hukum DKI Jakarta.
“Pejabat eselon III merupakan unsur pimpinan setingkat di bawah pimpinan SKPD atau UKPD, yang memiliki tanggung jawab sangat besar dalam melakukan pelaksanaan percepatan program atau kegiatan secara sistematis dan terukur. Sehingga pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan,” kata H. Fadjar Panjaitan.
Dia mengingatkan kepada pejabat eselon III yang dilantik, agar menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tetap mengutamakan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsif dengan melaksanakan PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
“Selain itu, dalam rangka penerapan sistem anggaran berbasis kinerja Anda semua harus memanfaatkan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga terhindar dari perbuatan korupsi dan penyalahgunaan wewenang,” tuturnya.
H. Fadjar Panjaitan juga meminta pejabat di lingkungan Pemprov DKI harus melaksanakan proses pelelangan secara transparan, termasuk dengan menggunakan sistem online agar dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
Khusus untuk Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, mantan Walikota Jakarta Barat berharap dapat meningkatkan kompetensi dan kinerjanya. Ini mengingat, perhatian Pemprov DKI Jakarta pada tingkat kesejahteraan kedua instansi tersebut telah ditingkatkan.
Dari 37 pejabat yang dilantik, sembilan diantaranya dari lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yakni Drs. H. Mohammad Arief, MPd (sebelumnya Kasudin Dikdas Jakarta Selatan), Drs. H. Arie Budiman (sebelumnya Kabid Standikti), Drs. H. Abdul Hamid Saleh, MM (Kasudin Dikmen Jakarta Barat), Dra. Hj. Istyatiningtias (sebelumnya Kasudin Dikdas Jakarta Utara), Dr. Sophan (sebelumnya Kasi Tendik pada Kabid Tendik), Drs. H. Bambang Pramestiadi, MM (Kasudin Dikmen Jakarta Pusat), Drs. H. Abdul Hamid (Kepala Pusdikjur Jakarta Selatan), Drs. Amril Chaniago (Kepala Pusdikjur Jakarta Pusat) dan Abdul Suyoto (Kasudin Kepulauan Seribu). ◙ /Yadi/P.02/
Posting Komentar